Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Sari

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi rekonstruksi politik hukum tata ruang kota berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Pembuat kebijakan mengadopsi aturan hukum yang ditujukan untuk mempengaruhi kegiatan dari pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Proses perencanaan, penggunaan sesuai dengan pengendalian perencanaan penataan. Kota berkelanjutan berbasis pada E Sapta, terdiri dari; pertama, aspek lingkungan atau ekologi. Kedua, aspek tenaga kerja atau ekonomi. Ketiga, aspek peranserta. Keempat, persamaan kedudukan berarti persamaan hak, keadilan. Kelima, aspek konservasi energi. Keenam, aspek etika dalam membangun bangunan atau ketujuh etika, estetika atau aspek keindahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang kota berkelanjutan perlu direkonstruksi dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan dan sistem pengetahuan masyarakat lokal.

Kata kunci— Rekonstruksi, Politik Hukum, Tata Ruang Kota Berkelanjutan, Kearifan Lokal.

Abstract— This research aims to elaborate reconstruction of legal policy of sustainable city spatial based local wisdom. Policy makers adopt legal rules that were made to influence the activities of stakeholders. In Planning process, utilization as well as spatial planning control. Sustainable city is based on Sapta E, which include: First, aspects of the environment or ecology; Second, aspects of the labour or the economy; Third, aspects of engagement or participation; Fourth, with regard to equity means equal rights, equality, or justice; Fifth, aspects of energy conservation; Sixth, the ethical aspects development building; and Seventh, ethics, aesthetics or beauty aspects. It results revealed that the sustainable city spatial planning needs to be reconstructed by considering the values, norms, beliefs and knowledge systems of local communities.

Keywords— Reconstruction, Legal Policy, Sustainable City Spatial, Local Wisdom