Strategi Penyusunan Program Pembangunan Desa Di Gampong Mesjid Peuntet Kota Lhokseumawe

Sari

Upaya mewujudkan desa mandiri yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kemampuan desa terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih menghadapi tantangan dan membutuhkan proses panjang. Padahal Undang-undang ini telah meletakkan pondasi kuat bagi masyarakat desa guna berpartisipasi dalam pembangunan desa. Konsekwensi diberlakukan undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban pemerintah pusat guna mengalokasikan sejumlah dana bagi desa.  Selanjutnya pemerintah desa diberi kewenangan       guna mengelola dana secara mandiri, mulai dari menetapkan jenis kegiatan/program, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Strategi penyusunan program pembangunan   desa   dengan mengedepankan potensi dan sumber daya yang ada, namun dalam pelaksanaan masih menghadapi sejumlah persoalan, diantarnya minimnya sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  Hal ini  mengakibatkan pembangunan desa tidak berjalan sesuai  dengan harapan. Dari hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK RI pada tahun 2018, masih dijumpai pada sejumlah pemerintah desa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga merugikan keuangan Negara. Guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik, diperlukan kemampuan dan kepedulian      masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian adalah mamastikan strategi penyusunan program pembangunan   desa telah dilakukan sesuai dengan amanah undang- undang dan memuat tata kelola keuangan yang baik. Sehingga potensi terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir dan melahirkan akuntabel dalam pengeloaan. Kondisi terkait dengan strategi penyusunan program pembangunan  desa juga di alami oleh Pemerintah Gapong Mesjid Peuntet. Dari hasil wawancara dengan aparatur pemerintah menyebutkan masih terjadi    sejumlah permasalahan terkait dengan strategi penyusunan program pembangunan desa.