Pelatihan Pengawasan Pembangunan Dan Keuangan Desa Kepada Pemuda Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Sari

Keberadaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan tanggung jawab desa untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak warga. Tanggung jawab ini diamanahkan melakui undang-undang dengan disertai pemberian kewenangan kepada desa. Kewenangan meliputi: asal usul desa; kewenangan lokal skala desa; dalam melaksanakan penugasan dari tingkat desa. Pemberian kewenangan ini, diikuti dengan penyerahan sumber daya (dana), berdasarkan prinsip money follow function. Kewenangan dan sumber daya diatur dalam undang-undang tersebut. Desa melaksanakan pembangunan dilingkup wilayahnya. Desa merancang program/kegiatan pemenuhan hak warga, disertai anggaran, yang dituangkan dalam kebijakan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Alur perencanaan pembangunan desa secara jelas merupakan pelaksanaan prinsip one village, one plan, dan one budget. Desa menunaikan tanggung jawab pembangunan, maka desa secara langsung berperan aktif dalam memenuhi hak warga atas pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas warga, terutama dalam partsisapasi pembangunan dan pengawasan keuangan desa, kegiatan ini disiapkan modul pelatihan. Pelatihan pengawasan pembangunan dan pengelolaan. keuangan desa ini ditujukan kepada pemuda Gampong Meunasah Mesjid kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pembangunan desa membutuhkan dan mengedepankan partispasi masyarakat, yang ini merupakan karakteristik dari pembangunan desa.  Pada sisi lain dibutuhkan kepedulian insan kampus dalam percepatan pembangunan. Bentuk kepedulian itu dalam bentuk kegiatan pelatihan.  Sehingga upaya percepatan penyelesaian dapat diwujudkan. Melalui pelatihan ini terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.