Regulasi Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Permintaan Kedelai Di Indonesia

Sari

Peran kebijakan perdagangan dalam upaya percepatan pencapaian swasembada pangan khususnya komoditi kedelai sangat penting untuk dirumuskan secara komprehensif. Pada kenyataannya, pemerintah sering kali berada di posisi yang sulit dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus sama-sama memikirkan konsumen dan petani, karena kalau harga pangan naik, konsumen yang dirugikan. Penelitian ini menganalisis bagaimana elastisitas permintaan kedelai di Indonesia dan dilihat dari kapasitas produksi dan selisih impor nya. Analisis model analisis dilakukan dengan pendekatan ekonometrika dimana merujuk pada teori permintaan dan fungsi produksi Cobb Douglas dari sisi ekonomi mikro. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu untuk melihat hubungan kausalitas untuk setiap variabelnya. Metode OLS (Ordinary Least Square) dapat menghasilkan hasil yang baik dan tidak terjadi bias terhadap estimasi hasil parameter data. Data yang diolah merupakan data yang dirujuk dari data nasional. Data diperoleh dari: Kementerian Perdagangan RI, Badan Pusat Statistik. RI, dan Badan Fiskal Nasional. Hasil penelitian menunjukkan kondisi permintaan kedelai lebih besar dari pada volume produksi (penawaran), kondisi tersebut menyebabkan terjadinya disparitas yang cukup jauh antara volume produksi dan konsumsi. Hal ini memicu munculnya regulasi pemerintah untuk melakukan impor terhadap komoditas kedelai. Kapasitas produksi yang rendah menyebabkan konsumsi kedelai di Indonesia sangat bergantung kepada kedelai impor. Faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia: Harga kedelai, jumlah penduduk, Impor, rata-rata pendapatan dan selera konsumen. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai di Indonesia: harga kedelai, harga komoditas lain, biaya input produksi, tujuan produksi dan invasi teknologi, luas dan produktivitas lahan serta tujuan produksi.