PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Mukhlisul Muzahid

Sari


This study aims to test empirically the effect of apparatus competence, performance-based budgeting and functional supervision simultaneously or partially on the performance accountability reports of government agencies in North Aceh Regency. The analytical tool used is multiple regression analysis techniques, the relationship between variables in the study is correlative and causality. Respondents in this study were heads of agencies or employees involved in the accountability report, totaling 66 respondents, because it was believed that they had broad access to the budget process. The data sources used in this study are primary and secondary data, namely through questionnaires and interviews. The results of this study indicate that simultaneously the influence of apparatus competence, performance-based budgeting and functional supervision has an effect on the performance accountability reports of government agencies, and partially the influence of competence, performance-based budgeting and functional supervision has a positive effect on the performance accountability reports of government agencies in North Aceh district. This research is expected to become a guideline and consideration for local governments, especially North Aceh district, so that apparatus competence, performance-based budgeting and functional supervision can be applied in the process of preparing government agency performance accountability reports.

Keywords: Competence, Budget, Control and Performance Report.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bontis, Dragonetti, Jacobsen & Roos, 2009. The Knowledge Toolbox ; A Review of the Tool Available to Measure and Manage Intangible Resources European Management Journal 17 (4), pp. 391-402.

BPK, 2015. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta.

BPKP, 2015. Evaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengawasan.

Campbell, D. 2009. The Force of Prejudice,. The Guardin. 31 Oktober.

Cheng, Rita H., john H Engstrom, Susan C Kattelus, Fall. 2012. Educating Government Financial Managers. The Journal of Government Financial Management. University Collaboration Between Business And Public Administration, Alexandria : vol 51, Issues 3, pp.10.

Hopwood, Anthony and Tomkins, Cyril (Editors), 1984. Issues in Public Sector Accounting. Oxford : Philip Allan.

Ihyaul Ulum. 2014. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. Malang. Universitas Muhammadiyah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_______, Nomor 15 Tahun 1983. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Ismail Mohamad, Sjahruddin Rasul dan Haryono Umar, 2014. Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Jakarta. Universitas Trisakti.

Iwan Triyuwono dan Roekhuddin, 2010. Konsistensi Praktek Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada LAZIS (Studi Kasus Pada LAZIS X Jakarta), Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 3, No. 2.

Kerlinger, 1992. Asas-asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada Press.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Government. Jakarta. Tim Asistensi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mardiasmo, 2012. Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah. Artikel Melalui www.bappenas.go.id.

Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2009. Metode Penelitian Survei. Edisi ke-2. Jakarta. LP3ES.

Milkovich, George T and John W. Boudreau, 2004. Human Resource Management. Boston. Irwin Homewood.

M. Yamin, 2009. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja SKPD Dinas Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Tesis, Universitas Padjadjaran Bandung.

Nunuy Nur Afiah, 2004. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, Serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik. Disertasi. Bandung. Universitas Padjadjaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

_____, Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

_____, Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

______, Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

______, Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekaran, Uma, 2003. Research Method for Business.. A Skill Building Approach. Four Edition. New York. John Wiley & Sons Inc.

Supriyono, R.A, dan Haryono Yusuf, 2009. Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta. BPFE.




DOI: http://dx.doi.org/10.30811/ekonis.v23i1.2188

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexing by :
ALAMAT KANTOR REDAKSI :
Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jalan Banda Aceh - Medan Km 280,3
Buketrata Po Box 90, Telp (0645) 42785 Fax (42785)
Phone : 085220281520
Email: [email protected]