Membangun Sistem Kendali Dana Desa Berbasis Komunitas Masyarakat

Dasmi Husin, Muhammad Jafar

Abstrak


Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendalian dana desa berbasis masyarakat desa. Selama ini Tuha Peut (DPR-nya desa) kurang diberdayakan. Padahal fungsi Tuha Peut dapat melakukan pengendalian dana desa agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tim pendamping desa dari Kemendes tidak berkewajiban melakukan pengawasan penggunakaan dana desa di lapangan.Sementara aparatur desa dan tuha peut gampong (DPR desa) juga tidak sampai cakupan pengendaliannya atas pekerjaan yang dialaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) bentukan aparatur desa. Studi empiris penelitian ini dilakukan pada 6 desa dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan merumuskan fungsi-fungsi terkait, dan pembentukan struktur pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukan ada dua variabel pemisah yang perlu dicermati yaitu variabel komitmen komunikasi dan variabel aktivitas pengendalian. Kedua variabel ini diduga sangat mempengaruhi aksi pengamanan dana desa di lapangan. Sealain itu indikator outcome, benefit, dan impact diyakini lebih terasa bagi masyarakat.

Kata kunci— Pengendalian, dana, desa, masyarakat

Abstract— This study aims to design village-based village fundraising systems. So far, Tuha Peut (the legislator of the village) has not been empowered. Whereas the Tuha Peut function can control village funds so that the funds are not misused by unauthorized parties. The village advisory team from the Ministry of Education is not obliged to supervise the use of village funds in the field. While the village apparatus and the tuha peut gampong (village legislators) are also not up to the scope of control over the work carried out by the activity implementing team (TPK) formed by the village apparatus. The empirical study of this study was conducted in 6 villages in the Lhokseumawe City Government area. The research method uses descriptive method by formulating related functions, and the formation of internal control structures. The results of the study show that there are two separation variables that need to be observed, namely communication commitment variables and controlling activity variables. Both of these variables are thought to strongly influence the actions of securing village funds in the field. It is believed that the outcome, benefit and impact indicators are believed to be more pronounced for the community.

Keywords— Control, funds, village, community


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Augustinus P. G. Bramantio Liwun, 2013. Implementation of the Village Fund Allocation Program in the administration of government in the village of Ile Ape Subdistrict Muruona the district of East Nusa Tenggara Province. Institute of Public Administration. Journal of Regional Finance. www.academia.edu5218236 / Jurnal_Keuanga_Daerah.

Bukit Buchori Siagian, Maryunani Maryunani, Rahmad Krishna Sakti, Dwi Budi Santoso, 2016. Efficiency and Effectiveness Analysis of Village Financial Management (VFM) (Case Study Asahan Regency). International Journal of Sosial and local Economic Governance Vol 2, No 2 (2016) pages 136-151. e-ISSN : 2477 – 1929 http://ijleg.ub.ac.id

Dasmi Husin, 2016. Flexibility of Budget Accountability Using Modification of flow in the Design of Village Financial Accounting.

Asia Pacific Fraud Journal. Volume 1. No. 1 st Edition (January-June 2016). ISSN: 2502-8731; E-ISSN: 2502-695X Page: 19-35. http://www.apfjournal.or.id

Dasmi Husin, 2015. Simplifying Financial Accounting for Villages Fund Control-Lessons from Villages in Aceh. Proceding. Pages 221 – 228. Annual International Conference CheSA 8th, September 9-11, 2015. ISSN 2089-208X. Banda Aceh : Syiah Kuala University.

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2017. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi. Edisi XI. Jakarta: Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti

Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.

Misbahul Anwar, Bammbang Jatmiko, 2014. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngaklik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Ilmiah. Halaman 387-409. Universitas Muhammadyah Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Struktur Pengendalian Intern Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Perioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Serambi Indonesia, 2016. Dana Gampong Munculkan Gejolak. Edisi 16 April 2016 Nomor 9.564. Tahun ke-28. Halaman 19. Banda Aceh: Aceh Media Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Transparansi Informasi Publik


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Hak Cipta (c) 2019 Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhkseumawe



Creative Commons License

Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

© 2017 All rights reserved |Seminar nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe p-ISSN:2598-3954.

.